Akademisi Dorong KPU Majalengka Perkuat Layanan Publik dan Partisipasi Pemilih

Majalengka – Akademisi Pascasarjana Universitas Majalengka (UNMA) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penguatan dua aspek ini dinilai menjadi kunci terwujudnya pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik bertajuk “Efektivitas Pelayanan Publik KPU Kabupaten Majalengka sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” yang digelar di kantor KPU Kabupaten Majalengka, Rabu (12/11/2025). Forum ini menjadi ajang evaluasi sekaligus ruang diskusi terbuka antara penyelenggara pemilu dengan para pemangku kepentingan.

Sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Presidium KAHMI Majalengka Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, Akademisi Pascasarjana UNMA Dr. Ir. Sutarjo, MM., MBA, perwakilan Kejaksaan Negeri Majalengka Hari, Kepala Badan Kesbangpol Majalengka Dr. H. Heri Rahyubi, serta Jurnalis sekaligus Pemimpin Redaksi Kabar Majalengka, Jejep Falahul Alam.

Para pemateri menyoroti pentingnya KPU tidak hanya tertib secara prosedural, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan informasi dan layanan masyarakat. Mulai dari akses informasi tahapan pemilu, layanan bagi pemilih pemula, hingga kemudahan pengaduan bagi warga yang merasa hak pilihnya terganggu, semuanya dinilai perlu terus diperbaiki dan disosialisasikan secara masif.

Akademisi UNMA menekankan, pelayanan publik yang efektif akan berdampak langsung pada tingkat partisipasi pemilih. Semakin mudah masyarakat mendapatkan informasi dan pelayanan dari KPU, semakin besar pula peluang meningkatnya kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap gelaran Pemilu dan Pilkada.

Melalui forum ini, KPU Majalengka diharapkan dapat menyerap beragam masukan dari unsur akademisi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan media. Sinergi antar lembaga dinilai penting agar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. (Parhubmas dan SDM)