Angka 76,44 persen. Itulah prestasi membanggakan yang berhasil diraih Kabupaten Majalengka pada Pilkada Serentak 27 November 2024 lalu. Capaian ini mengantarkan Majalengka menempati posisi tiga besar tingkat partisipasi pemilih se-Jawa Barat, bersaing ketat dengan Pangandaran dan Kota Tasikmalaya, serta peringkat pertama untuk katagori partisipasi tertinggi dengan jumlah pemilih diatas 1 juta.

Namun di balik gemuruh selebrasi tersebut, terselip sebuah kegelisahan. Ribuan surat suara yang tidak digunakan, ratusan warga yang memilih golput, dan puluhan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tingkat kehadiran di bawah ekspektasi menyisakan pekerjaan rumah yang tak kalah mendesak. Apalagi jika kita membuka data demografi Jawa Barat memiliki 7,5 juta pemilih pemula, sekitar 21 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menjadi penentu masa depan demokrasi kita .

Pertanyaannya kemudian, Apa yang membuat seorang pemilih memilih untuk hadir atau justru absen di TPS?  Artikel ini mencoba membedah faktor pendorong sekaligus penghalang kehadiran pemilih, dengan menyoroti secara khusus segmen pemilih pemula di Kabupaten Majalengka. Sebab, suara mereka bukan sekadar angka statistik, melainkan napas masa depan demokrasi daerah ini.

Ketika Kesadaran Bertemu Akses

Tingginya partisipasi Majalengka di angka 76,44 persen tidak terjadi secara kebetulan. Sejumlah faktor pendorong patut mendapat apresiasi. Pertama, penguatan sosialisasi berbasis komunitas yang dilakukan KPU bersama mitra seperti Dinas Pendidikan berhasil menciptakan gelombang kesadaran kolektif. Kegiatan seperti "Sosialisasi Berkelanjutan" yang menyasar pelajar SMA dan SMK di Majalengka, misalnya, membuktikan bahwa pendekatan yang menyentuh langsung kelompok usia produktif mampu menumbuhkan antusiasme.

Kedua, peran keluarga dan lingkungan sebaya  menjadi katalis signifikan, terutama bagi pemilih pemula. Penelitian di Desa Sukadana, Majalengka, menunjukkan bahwa faktor keluarga dan teman sebaya merupakan pendorong utama bagi pemilih pemula untuk datang ke TPS . Ketika orang tua mengajak anaknya yang baru pertama kali memilih, atau ketika sekelompok teman berencana berangkat bersama ke bilik suara, muncullah energi kolektif yang sulit ditandingi oleh sosialisasi formal semata.

Ketiga, perbaikan akses logistik dan pelayanan di TPS turut berkontribusi. Meski masih terdapat kendala di wilayah-wilayah tertentu, upaya KPU untuk mendistribusikan logistik hingga ke pelosok patut diacungi jempol. Penggunaan transportasi alternatif seperti sepeda motor hingga *jemput bola* oleh petugas Pantarlih menunjukkan bahwa akar rumput tidak ditinggalkan .

Jerat Geografis, Blankspot, dan Apatisme

Namun, jalan menuju partisipasi penuh tidaklah mulus. Ada tiga hambatan utama yang perlu dicermati secara serius.

Hambatan Geografis dan Blankspot

Sekitar 10 persen wilayah Kabupaten Majalengka termasuk daerah sulit dijangkau. Kecamatan Sindang, misalnya, baru bisa diakses melalui jalur memutar dari Kecamatan Argapura. Belum lagi kawasan Maja dan Kasokandel yang masuk kategori wilayah blankspot, sulit sinyal, sulit internet.

Dibeberapa Lokasi, seorang pantarlih yang harus berjalan kaki berjam-jam hanya untuk mencocokkan data pemilih. Atau seorang warga lansia di lereng Gunung Ciremai yang harus menempuh medan terjal untuk mencapai TPS terdekat. Kondisi geografis ini bukan sekadar cerita, melainkan realitas pahit yang setiap hari dihadapi petugas penyelenggara pemilu di lapangan.

Jika di Kabupaten Bogor saja terdapat TPS yang tidak bisa diakses mobil dan logistik harus diangkut dengan jalan kaki, bahkan disusuri tebing, maka kita tidak boleh menutup mata bahwa kondisi serupa juga terjadi di sudut-sudut Majalengka.

Hambatan Karakteristik dan Literasi Pemilih

Dari sisi pemilih pemula, persoalannya tak kalah kompleks. Penelitian di Desa Sukadana menemukan bahwa **rendahnya pendidikan politik** dan **banyaknya jumlah surat suara** yang harus dicoblos dalam waktu bersamaan menjadi faktor penghambat utama.

Tidak sedikit seorang pemilih pemula yang baru pertama kali masuk bilik suara tiba-tiba dihadapkan pada lima surat suara dengan warna berbeda, presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD. Tanpa bekal literasi yang memadai, kepanikan bisa berujung pada kesalahan mencoblos atau bahkan meninggalkan bilik lebih awal.

Belum lagi ancaman hoaks politik yang kian masif. Informasi menyesatkan tentang calon, tentang mekanisme pemilu, bahkan tentang hari pencoblosan, bisa dengan mudah menyebar melalui pesan berantai di aplikasi pesan instan. Bagi pemilih pemula yang akrab dengan gawai, kemampuan menyaring informasi menjadi senjata paling vital.

Hambatan Struktural, Rawan Bencana dan Kondisi Cuaca

Tambahan pula, Kabupaten Majalengka, seperti daerah lain di Jawa Barat, menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi saat musim hujan. Beberapa TPS di wilayah Tasikmalaya bahkan masuk kategori rawan longsor, banjir, dan pergerakan tanah. Kondisi geologis serupa juga ditemui di beberapa kecamatan di Majalengka bagian selatan.

Ketika musim penghujan tiba bersamaan dengan jadwal pemungutan suara, persoalan akses menjadi berlapis. Jalanan licin, sungai meluap, dan risiko tanah longsor membuat sebagian pemilih, terutama lansia dan ibu hamil, memilih tinggal di rumah demi keselamatan.

Partisipasi 76,44 persen adalah pencapaian yang layat disyukuri, tetapi bukan alasan untuk berpuas diri. Sisa 23,56 persen pemilih yang tidak menggunakan haknya, lebih dari seperlima dari total DPT, mewakili ribuan cerita yang belum terselesaikan. Ada yang terhalang bukit, ada yang dilumpuhkan blankspot, ada yang dibingungkan oleh warna surat suara, dan ada pula yang sekadar merasa "suaranya tidak berarti".

Maka ajakan kita tegas, Pendidikan pemilih tidak boleh berhenti di balai desa atau ruang kelas. Ia harus menjalar ke lereng-lereng gunung, masuk ke kampung tanpa sinyal, dan meresap dalam percakapan keluarga. Untuk segmen pemilih pemula, diperlukan pendekatan yang lebih dari sekadar ceramah, mereka butuh ruang diskusi, butuh metode peer-to-peer learning, butuh pengalaman langsung (simulasi pencoblosan) agar rasa percaya diri tumbuh.

Bagi pemilih di wilayah terpencil, inovasi seperti TPS keliling atau sistem jemput suara bisa menjadi gagasan yang patut diuji coba. Sementara bagi masyarakat rentan (lansia, disabilitas, ibu hamil), jaminan keamanan dan kemudahan akses harus menjadi prioritas utama.

Mari kita bangun kesadaran bahwa setiap suara, sekecil apa pun, adalah fondasi rumah besar demokrasi. Pemilih pemula bukan penonton; mereka adalah aktor utama panggung politik masa depan. Dan panggung itu sedang menunggu mereka, bukan di pinggir lapangan, tetapi di bilik suara yang sama dengan kita semua.

Kalau bukan kita yang mengajak mereka, siapa lagi? Kalau tidak dimulai dari Majalengka hari ini, kapan lagi? (J)

Catatan Editor: Artikel opini ini disusun sebagai bahan refleksi bersama dalam rangka peningkatan kualitas partisipasi pemilu di Kabupaten Majalengka. Data yang digunakan bersumber dari evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kritik dan saran membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.